Dasar Hukum

Petugas Rekam Medis dalam menjalankan tugasnya perlu mengetahui dasar hukum penyelenggaraan Rekam Medis!

Berikut ini ada beberapa dasar hukum penyelenggaraan rekam medis di Indonesia, antara lain :

  1. UU RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Klik Sini)
  2. UU RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Klik Sini)
  3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Klik Sini)
  4. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Klik Sini)
  5. PP RI Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Klik Sini)
  6. UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Klik Sini)
  7. UU RI Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Klik Sini)
  8. UU RI Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Klik Sini)
  9. PP RI Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Admnistrator Kesehatan. Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis. (Klik Sini)
  10. PerMenKes RI Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. (Klik Sini)
  11. PerMenKes RI Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. (Klik Sini)
  12. PerMenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Klik Sini)
  13. KepMenKes RI Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (Klik Sini)
  14. KepMenKes RI Nomor 034/Birhup/1972 Tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit (Klik Sini)
  15. KepMenKes RI Nomor 134/Menkes/SK/IV/1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit (…..)
  16. Keputusan Bersama Menkes dan Kepala Kepcegawaian Negara Nomor 048/Menkes/SKB/I/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya (…..)
  17. KepMenPan RI Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya. (…..)
  18. SK Dirjen Yanmed No. 78/ YANMED/ RSUMDIK/YMU/I/91 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis; (Klik Sini)
  19. SE Dirjen Yanmed No.HK.00.06.1.5.01160 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit. (Klik Sini)
  20. Dalam keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Dispilin Profesi Kedokteran Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi (…..)
  21. Prosedur Pelaksanaan Rekam Medis Menurut Depkes RI, 1991 add Depkes RI 2011. Dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaran Medical Record Rumah Sakit di Indonesia. (…..)
  22. KMK No. 312 Th 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis. (Klik Sini)
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. (Klik Sini)

Kunjungi Info lainnya tentang Dasar Hukum (klik Sini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *